KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMI BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
- BAB I
PEDAHULUAN
Latar Belakang
Inilah Indonesia yang katanya sebagai negara yang dilandasi oleh azas-azaz Kesusilaan atas dasar kebesaran dan kekuatan didalam kandungan pada Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45). Inilah Indonesia yang katanya sebagai negara yang menjunjung tinggi kebersamaan dan keadilah dalam segala hal di dalamnya. Keadilan didalam hukum dan kemakmuran berdasarkan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Keamanan dan kenyamanan hidup di dalam negeri ini katanya juga untuk rakyat, tapi semua itu ternyata hanya fatamorgana semu dan suram, semua hanya kiasan yang tak nyata adanya.
Berbagai Ketidak adilan di Indonesia
Keadilan dan kemakmuran sejak masa era kekuasaan dan kepemimpinan Presiden Soekarno hingga sampai pada masa era kekuasaan dan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini, Keadilan dan kemakmuran hanya milik para pejabat negara dan para penguasa yang memiliki banyak uang. Buktinya sampai saat ini rakyat kecil pada khususnya hanya dijadikan komoditi politik dan hanya jadi sapi perahan di dalam pendapatan negara. Rakyat kecil di negeri ini kebanyakan hanya selalu dijadikan tumbal bagi para elit-elit negeri ini. Peraturan dan perundangan-undangan negara yang di susun dan di sahkan oleh negara, ternyata berlaku hanya untuk rakyat yang tidak berdaya, bukan hanya untuk mereka yang lebih banyak menikmati fasilitas negara ini, dari jabatan, rumah dinas, mobil dinas, kesehatan, keamanan dan fasilitas lainnya yang lebih banyak menggunakan biaya dari uang rakyat. Penuntasan hukum dan HAM di negeri ini hanya adil untuk para kalangan elit dan kelompok-kelompok elit lainnya yang banyak memiliki koneksi. Keadilan hukum dan HAM atas nama rakyat jelata tidak ada sama sekali bagi mereka. Jelasnya bahwa rakyat jelata hanya dijadikan korban dan kambing hitam.
Buktinya dari sekian banyak peristiwa hukum dan HAM yang dialami oleh rakyat jelata di negeri ini lebih banyak diabaikan. Contoh pada soal-soal sengketa tanah pertanian, perkebunan maupun hunian yang semula milik rakyat, kok tiba-tiba menjadi milik dari para kelompok yang memiliki banyak uang. Ini sudah jelas banyak terjadi dihampir wilayah di negeri ini, Indonesia. Buktinya hukum dan HAM yang berlaku adil hanya untuk kelompok-kelompok ber-uang tadi. Polisi, Kejaksaan dan peradilan lainnya lebih condong berpihak kepada kelompok-kelompok ber-uang tersebut. Contoh lainnya lagi soal ketidak adilan hukum dan HAM yang dialami rakyat jelata pada soal sengketa tanah dan lahan, seperti kasus-kasus sengketa tanah antara negara – pengusaha versus rakyat sudah banyak terjadi dan tetap rakyat yang menjadi pencundangnya. Di Riau konflik pertanahan antara Suku Sakai yang merupakan penghuni sah rimba raya dan tanah Riau yang kaya minyak harus menanggung penderitaan terusir dari tanah leluhurnya. Kasus perseteruan antara Suku Sakai dengan PT Arara Abadi anak perusahaan Sinas Mas Group. Tanah yang dikuasai perusahaan ini dulunya adalah tanah ulayat Suku Sakai dan negara membantu PT. Arara Abadi pada tahun 1990-an untuk melakukan pencaplokan atas tanah seluas 8.000 ha untuk dijadikan sebagai kebun kayu ekaliptus dan akasia. Persoalannya adalah konsep tanah ulayat dalam Suku Sakai tidak diakui negara sebagaimana tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau dimana Nagari dan tanah ulayat diakui negara kepemilikannya sebagai milik komunitas lokal (Kompas, 15 Desember 2007) (Kalaupun dalam kenyataannya banyak terjadi sengketa tanah di Minangkabua yang melibatkan komunitas lokal versus negara-pengusaha). Demikian juga di tanah Papua kasus pengambil alihan tanah milik Suku Komoro dan beberapa Suku lainnya oleh PT Freeport Indonesia. Rebutana lahan antara Marinir dengan warga di di Alas Tlogo, Pasuruan Jawa Timur 30 Mei 2007 yang berbuntut kasus penembakan terhadap warga oleh anggota Marinir. Bahkan menurut catatan data yang dimiliki Komnas HAM berdasarkan laporan sejak 7 November hingga 5 Desember 2007 tercatat 273 berkas pengaduan tertulis yang
diterima sebagian besar terkait permasalahan pertanahan masing-masing sebanyak 50 kasus. Anton Lucas dalam Afrizal (2006:15), mengungkap bahwa fenomena konflik agraria di Indonesia sebagai fenomena yang penuh dengan penindasan dan perlawanan.
BAB II
PEMBAHASAN
Keadilan Dalam Islam
“Janganlah sekali-sekali kebencian ke golongan itu membuat kamu menyeleweng dan tidak menegakkan keadilan, tegakkanlah keadilan, tegakanlah keadilan, itulah yang mendekati taqwa (kebenaran) dan bertaqwalah kamu kepada tuhan’.1
a. Terma-terma Keadilan al-Qur’an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu al-‘adl, al- qisth, dan al-mîzân.
1. al-‘Adl, berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”.
2. al-Qisth, berarti “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”.al-Qisth lebih umum dari al-‘adl. Karena itu, ketika al-Qur’ân menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata al-qisth yang digunakan. Allah SWT berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.2
3. al-Mîzân, berasal dari akar kata wazn (timbangan). al-Mîzân dapat berarti “keadilan”. al- Qur’an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman: Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan (neraca kesetimbangan).3
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al lail 8-9-10)
2 Al-Qur’an dan Terjemahannya.(Surah al-Nisa’/4: 135)
3 Al-Qur’an dan Terjemahannya(Surah al- Rahman/55: 7)
b. Makna-makna Keadilan Beberapa makna keadilan, antara lain;
1. Adil berarti “sama” Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman: “Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.
2. Adil berarti “seimbang” Allah SWT berfirman: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang). (Surah al-Infithar/82: 6-7).
3. Adil berarti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak- hak itu pada setiap pemiliknya” Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wadh al-syai’ fi mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “zalim”, yaitu wadh’ al-syai’ fi ghairi mahallihi (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya).“Sungguh merusak permainan catur, jika menempatkan gajah di tempat raja,” ujar pepatah. Pengertian keadilan seperti ini akanmelahirkan keadilan sosial.
4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT.Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.Allah disebut qaiman bilqisth (yang menegakkan keadilan) (Surah Ali ‘Imram/3: 18). Allah SWT berfirman: Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba-Nya (Surah Fushshilat/41: 46).
c. Perintah Berbuat Adil Banyak sekali ayat al-Qur’an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman: Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Surah al-Ma-idah/5: 8). Dijelaskan ayat ini, keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan.Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa.Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa.Dan, hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman: Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qisth (keadilan)" (Surah al-A’raf/7: 29). Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surah al-Nahl/16: 90). Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil).Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58). Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan Keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapakmu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar balikkan, atau engggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Nisa’/4:135). Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Surah al-Hujurat/49: 9)
d. Universalisme Keadilan Islam
Islam yang mengandung ajaran atau doktrin yang bersifat universal, dalam realita sosial tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan.Perubahan merupakan sunnatullah, yang juga menjadi salah satu sifat asli manusia dan semesta alam raya secara keseluruhan. Semua manusia dan system sosialnya akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Oleh karena itu, untuk dapat mengarahkan perubahan, islam dan ummatnya membuka diri dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang terjadi.4 Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal boundaries (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Allah SWT berfirman: Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Surah al-An’am/6: 152). Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan. (Surah al-Hadid/57: 25).
4Kholis Malik, 2002 Konflik ideologi kemelut asas tunggal di tubuh HMI, Hal 57. (Insan Pres, Yogyakarta)
Keadilan Sosial
Menegakkan keadilan mencakup penguasaan-penguasaan atas keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak mengenal batas (hawa nafsu) adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial , untuk tidak saja menguasai serta mengatasi kemerosotan sosial itu, tetapi juga menjunjung tinggi kegotong royongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah dan mesti di jalankan. Pembukaan UUD-45 mengamanatkan pemerintah Indonesia agar memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan bangsa.Jiwa dan semangat Pasal 33 UUD-45 menghendaki agar semua produksi dan faktor produksi serta hak-milik perseorangan haruslah mempunyai fungsi sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Islam menghendaki agar masing-masing memiliki kepekaan sosial. Agar masing-masing memikirkan memperhatikan mengupayakan peningkatan keadaan sosial ekonomi budaya bersama. Agar masing-masing memanfa’atkan sebagian rezeki penghasilan pendapatan kekayaan kepintaran kesempatan kekuatan kemampuan untuk kepentingan bersama .
a. Sistem demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum.Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih Presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung Presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
b. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
c. Demokrasi di Indonesia Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.
Keadilan Ekonomi
Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Namun karena cara manusia dalam memenuhi alat pemuas kebutuhan dan cara mendistribusikan alat kebutuhan tersebut didasari filosofi yang berbeda, maka timbullah berbagai bentuk sistem dan praktik ekonomi dari banyak negara di dunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat, agama, ideologi, dan kepentingan politik yang mendasari suatu negara penganut sistem tersebut.5 Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif.Ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya.Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga, mencakup barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh para pebisnis. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian barang-barang dan jasa itu (kekayaan) itu dibagi-bagikan.Cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menjawab pertanyaan ini dengan menentukan sistem ekonomi yang diterapkan. Setidaknya dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni:
5 Nilai dasar perjuangan Bab VI. Hal 45. Tahun 1983.
a. Kapitalisme Faham Kapitalisme berasal dari Inggris abad 18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat.Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi.Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776.Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya kemudian mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life). Smith berpendapat motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar "Bukan berkat kemurahan tukang daging, tukang pembuat bir, atau tukang pembuat roti kita dapat makan siang," kata Smith "akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita berbicara bukan kepada rasa perikemanusiaan mereka, melainkan kepada cinta mereka kepada diri mereka sendiri, dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka." Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, pada akhirnya melahirkan ekonomi Kapitalis. Milton H. Spencer (1977), menulis dalam bukunya Contemporary Economics: "Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif." Lembaga hak milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan memenuhi tiga macam fungsi ekonomi penting: Para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia.Ia memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian kapitalisme sangat erat hubungannya dengan pengejaran kepentingan individu. Bagi Smith bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak (the invisible hand), untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Kebebasan ekonomi tersebut juga diilhami oleh pendapat Legendre yang ditanya oleh Menteri keuangan Perancis pada masa pemerintahan Louis XIV pada akhir abad ke 17, yakni Jean Bapiste Colbert. Bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha, Legendre menjawab: "Laissez nous faire" (jangan mengganggu kita, (leave us alone), kata ini dikenal kemudian sebagai laissez faire. Dewasa ini prinsip laissez faire diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah sehingga timbullah.Dengan kata lain dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku "Free Fight Liberalism" (sistem persaingan bebas). Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal (Capital) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Paham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi disebut sebagai Capitalisme.
b. Sosialisme Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan dalam banyak arti. Istilah sosialisme selain digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, juga digunakan untuk menunjukkan aliran filsafat, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan.Sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidak adilan yang timbul dari sistem kapitalisme. John Stuart Mill (1806-1873), menyebutkan sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Sosialisme juga diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta . Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kerbersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alkosi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.
c. Komunisme Komunisme muncul sebagai aliran ekonomi, ibarat anak haram yang tidak disukai oleh kaum Kapitalis. Aliran ekstrim yang muncul dengan tujuan yang sama dengan sosialisme, sering lebih bersifat gerakan ideologis dan mencoba hendak mendobrak sistem kapitalisme dan sistem lain yang telah mapan. Kampiun Komunis adalah Karl Marx, sosok yang amat membenci Kapitalisme ini merupakan korban dan saksi sejarah, betapa ia melihat para anak-anak dan wanita-wanita -termasuk keluarganya- yang di eksploitir para kapitalis sehingga sebagian besar dari mereka terserang penyakit TBC dan tewas, karena beratnya penderitaan yang mereka alami. Sementara hasil jerih payah mereka dinikmati oleh para pemilik sumber daya (modal) yang disebutnya kaum Bourjuis. Di ilhami pendapat Hegel yang menyatakan bahwa perubahan historis merupakan hasil kekuatan-kekuatan yang bertentangan satu sama lain. Pertentangan tersebut pada dasarnya bersifat ekonomis atau materialistis, dengan demikian faktor-faktor ekonomi menurut Marx mejadi sebab pokok terjadinya perubahan.Kata Komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas ini merupakan hal pokok dalam mendefinisikan paham komunis, sesuai dengan motto mereka: from each according to his abilities to each according to his needs (dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan). Walaupun tujuan sosialisme dan komunisme sama, tetapi dalam mencapai tujuan tersebut sangat berbeda. Komunisme adalah bentuk paling ekstrem dari sosialisme.Bentuk sistem perekonomian yang didasarkan atas sistem, di mana segala sesuatunya serba dikomando. Begitu juga karena dalam sistem komunisme negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komunis sering juga disebut sebagai "sistem ekonomi totaliter", menunjuk pada suatu kondisi sosial di mana pemerintah main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, meskipun dipercayakan pada asosiasi-asosiasi dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi sistem otoriter, dimana sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite penguasa partai Komunis.
d. Fasisme Fasisme muncul dari filsafat radikal yang muncul dari revolusi industri yakni sindikalisme. Eksponen sindikalisme adalah George Sorel (1847-1922). Para penganjur sindikalisme menginginkan reorganisasi masyarakat menjadi;
asosiasi-asosiasi yang mencakup seluruh industri, atau sindikat-sindikat pekerja
Mereka menganjurkan agar ada sindikat-sindikat pabrik baja yang dimiliki dan dioperasikan oleh para pekerja di dalam industri batu bara, dan begitu pula halnya pada industri-industri lain. Dengan demikian sindikat-sindikat yang ada pada dasarnya merupakan serikat-serikat buruh akan menggantikan negara. Dalam sistem ekonomi fasisme, pemerintah melakukan pengendalian dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam praktik Fasisme dan Komunisme adalah dua gejala dari penyakit yang sama. Keduanya sering dikelompokkan sebagai sistem totaliter. Keduanya sama dalam hal pemerintahan, yaitu kediktatoran satu partai.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Hakekat dan sifat negara yang berkaitan dengan dasar politik negara memungkinkan terwujudnya suatu dasar demokrasi bagi negara Indonesia.Indonesia adalah negara demokrasi yang mono dualis karena manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial.Kerakyatan merupakan suatu dasar filsafat dan dasar kerohanian.Kerakyatan merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi.Ada dua macam cita-cita kefilsafatab yaitu Demokrasi Politik dan demokrasi sosial ekonomi.Permusyawaratan/ perwakilan adalah bahwa demokrasi tidak dapat dilepaskan dengan pengertian masing-masing.Permusyawaratan perwakilan berkaitan dengan demokrasi politik yang merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kerakyatan Kepemimpinan, perwakilan dan demokrasi berdasarkan Islam adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hanya Implementasi dari hal-hal tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya. Musyawarah dan mufakat adalah cara yang terbaik dalam Islam dalam menyelesaikan masalah. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Cita-cita Keadilan Sosial yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan, cita-cita kemanusiaan yang terkandung dalam sila ke lima. Negara memberikan kesempatan dan memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan.Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk berusaha sendiri memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepentingan sendiri.
Islam dan Keadilan
Islam selalu menentang ketidak adilan artinya bahwa tujuan Hukum Islam adalah menciptakan suatu keadilan. Keadilan akan melahirkan kemakmuran bagi seluruh manusia di dunia. Namun keadilan selama ini tidak terus tercapai dalam perjalanan kehidupan manusia, karena manusia memiliki keserakahan.
AKIBAT dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan sosial budaya, selanjutnya disebut Zaman Globalisasi, menyebabkan munculnya perilaku manusia cenderung menyimpang dari aturan atau norma yang sebenarnya. Agama yang sesungguhnya memiliki arti sangat ideal sebagai perekat, tali persaudaraan, faktor ketenteraman kehidupan, ternyata berbalik menjadi alat legitimasi perilaku yang menakutkan, mencemaskan (anarkis).Agama dalam tataran realitas justru sering kali dieksploitasi umatnya untuk kepentingan sesaat, baik pribadi maupun kelompok.Agama dimanfaatkan oleh para juru kampanye (mubalig politik) pada masa-masa menjelang pemilu untuk meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dari pemilih (rakyat). Yang lebih memprihatinkan, agama dijadikan legitimasi dan pembenaran atas perbuatan kerusakan, tindakan berperang untuk melawan kelompok agama atau kelompok lain kemudian diklaim sebagai tindakan terpuji, dengan mengatasnamakan jihad menegakkan ajaran Islam. Tulisan ini mencoba mengkaji masalah agama dikaitkan dengan banyaknya fenomena anarkis yang justru merugikan citra agama (Islam) yang /rohmatan lil’alamiin/. Islam akhir-akhir ini sedang disudutkan oleh kelompok atau negara tertentu, karena Islam selalu diidentikkan dengan peristiwa terorisme, khususnya pasca peledakan World Trade Center, 11 September 2001 dan peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Islam lebih merasa dipojokkan setelah penangkapan pemimpin Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, KH Abu Bakar Ba’asyir, yang disinyalir terlibat jaringan terorisme internasional dan terkait dengan kasus peledakan bom malam Natal tahun 2000. Kita tidak bisa menyalahkan kepada kelompok siapa pun; yang terpenting adalah bagaimana umat Islam mampu melakukan introspeksi diri dengan cara pembenahan cara beragama (keberagamaan) sehingga tercipta ketenangan, ketenteraman kehidupan sosial. Artinya, bagaimana umat Islam mampu menjalankan ajaran agama secara utuh dan komprehensif agar agama bisa menjadi kontribusi dalam proses pembangunan, akhirnya terwujud tampilan (profil) para pemeluk agama yang santun , damai, serta harmonis (tidak anarkis). Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern.Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya.Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu.Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat.Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita.Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab Suci Al-Qur’an dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur’an atau Sunnah. Suka atau tidak, ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda.Kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem ekonomi modern.Namun hal ini tidak dimungkinkan dalam negara Islam.
Sistem ekonomi yang ada sekarang ini mengartikan kesejahteraan dari perpestif material saja. Apabila kebutuhan jasmaniah seseorang terpenuhi, maka kesejahteraan telah tercapai. Ini menyebabkan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aspek rohani, moral tidak diperhatikan dalam upaya pencapaian kesejahteraan.
6Imam Subkham. 2003. Siasat Gerakan Kota, Jalan Menuju masyarakat Baru. Hal 132. Penerbit Shalhuddin. Jakarta.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Al-Qur’an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu al-‘adl, al- qisth, dan al-mîzân.al-‘Adl, berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. al-Qisth, berarti “bagian” (yang wajar dan patut). al-Mîzân, berasal dari akar kata wazn (timbangan). al-Mîzân dapat berarti “keadilan”. Banyak sekali ayat al-Qur’an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman: Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Surah al-Ma-idah/5: 8). Dijelaskan ayat ini, keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan.Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa.Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa.Dan, hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal boundaries (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun.Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Berbagai permasalahan dindonesia menuntuk pemecahan masalah tersebut. Sebenarnya, kalau saja kita mengamalkan isi Al-Qur’an dan hadist masalah keadilan akan dapat diselesaikan. Akar dari ketidakadilan sebenarnya adalah keserakahan seseorang yang ingin menguasi harta benda, jabatan dan sebagainya. Keserakahan membutakan mata banyak, merampas hak-hak orang orang lain yang lebih berhak. Pembukaan UUD-45 mengamanatkan pemerintah Indonesia agar memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan bangsa.Jiwa dan semangat Pasal 33 UUD-45 menghendaki agar semua produksi dan faktor produksi serta hak-milik perseorangan haruslah mempunyai fungsi sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahannya
Malik, kholis, 2002. Konflik Ideologi: Kemelut Asas Tunggal Di Tubuh HMI. Penerbit Warungboto, Yogyakarta.
Siregar, Basrah. 1999.Catatan Bijak, Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sitompul, Agussalim. 1997.Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Penerbit, Misaka Galiza.
Soekanto, S. 1982. Sosiologi, Suatu Pengantar. Penerbit Rajawali press. Jakarta.
Subkham, Imam. 2003. Siasat Gerakan Kota, Jalan Menuju masyarakat Baru. Penerbit Shalhuddin. Jakarta.
Tjakraningrat, Rahardjo. 2003. Percikan Visi Politik, Rahardjo Tjakraningrat: “Kembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat”. Penerbit Pustaka Nusa Center.0
DAFTAR RIWAYAT HIDUPD a t a P r i b a d iNama Lengkap : SURIA PERKASATempat,Tanggal Lahir : Merbau selatan 28 januari 1992Jenis Kelamin : laki-lakiAgama : islamStatus : Belum MenikahTinggi : 157 CmBerat : 60 KgAlamat : Jl.karya jaya johor No.117 MedanHP : 085296661286P e n d i d i k a n F o r m a l2006 - 2009 : SMA NEGERI 1 MERBAU2003 - 2006 : SMP NEGERI 1 MERBAU1997 - 2003 : SDN 118181 KP JAWA2009-SEKARANG : MAHASISWA AKTIF UISU PERTANIANDemikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terimakasih.Hormat Saya,(SURIA PERKASA)0Add a comment
Loading
Send feedback
